Pasang iklan

Aliansi Buruh Kota Semarang Gelar Audiensi Tolak Kenaikan BPJS dan Revisi Regulasi Upah

GEMA.ID – Gelar Audiensi, Aliansi Buruh Semarang mengadukan kebijakan kenaikan BPJS Pemerintah Pusat ke DPRD Kota dan tolak revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan PP 78 tentang pengupahan.

Aliansi Buruh Semarang Tolak Rencana Kenaikan Iuran BPJS

Melalui Keluhannya Aliansi Buruh Kota Semarang mengharapkan perwakilannya di parlemen dewan tersebut dapat meneruskan ke Pemerintah Pusat pernyataan keberatan para buruh, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kami sepenuhnya menolak kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencana kenaikan 100% sangat memberatkan kaum buruh,”

ungkap Aulia Hakim, Ketua DPW FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)

Pada audiensi bersama jajaran pimpinan sementara DPRD Kota Semarang, selasa (10/9/2019). Aulia mengaku resah terhadap isu kenaikan iuran BPJS pemerintah pusat. Untuk itu, pihaknya dengan tegas menolak rencana kebijakan tersebut.

“Dimana logisnya ?, upah buruh Jawa Tengah kan rendah, jangan bandingkan dengan Jakarta dan Bekasi. Jika dinaikkan 100%, upah buruh jateng yang rendah itu akan tersedot banyak hanya untuk iuran BPJS. Contoh, tagihan BPJS Rp 42.000 kalau satu keluarga 4 orang, totalnya Rp 200.000 itu habis cuma buat bayar BPJS Kesehatan saja,”

Jelas Aulia

Menurut Aulia, dengan kenyataan upah buruh di Jawa Tengah yang relatif rendah bila dibanding dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Tentu saja, kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan akan sangat memberatkan kaum buruh, khususnya dengan upah rendah seperti di Jateng.

Pihaknya berharap, Pemerintah Pusat dan BPJS Kesehatan dapat mencari alternatif lain, utamanya yang tidak memberatkan kaum buruh.

Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan dan PP pengupahan

Tidak hanya menolak rencana kenaikan BPJS Kesehatan, Aliansi Buruh Kota Semarang dalam audiensinya bersama jajaran pimpinan sementara DPRD Kota Semarang juga menolak revisi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78 tentang Pengupahan.

Pihak Aliansi Buruh beranggapan, revisi regulasi tersebut menyebabkan upah buruh yang sudah rendah justru menjadi makin berkurang. Lebih jauh keduanya hanya mendorong kesenjangan sosial di Indonesia.

“Kami berharap DPRD Kota Semarang dapat mengirimkan surat rekomendasi penolakkan rencana kenaikan iuran BPJS dan revisi UU No 13 Tahun 2003 ke pusat ini karena menyangkut nasib dan hubungan industrial buruh khususnya di Jawa Tengah,”

Jelas Sumartono, Konsulat FSPMI

Sumartono menyimpukan rencana kenaikan iuran BPJS dan revisi UU No 13 Tahun 2003 tersebut hanya memiskinkan kaum buruh.

Tanggapan DPRD Kota Semarang

Kadarlusman, Ketua Sementara DPRD Kota Sementara merespon terbuka kunjungan aliansi buruh tersebut dan mengaku akan meneruskan hasil audiensi ke Pemerinta Pusat

“Kami sangat respon baik dan terbuka keinginan masyarakat berkomunikasi. Sebagai anggota parlemen, kami sepenuhnya sadar, menjadi wakil rakyat juga karena pilihan dari mereka. Akan teruskan suratnya ke Pemerintah Pusat. Namun sebaiknya tunggu kepemimpinan definitif dulu”

Papar Kadarlusman

Lebih jauh, pria yang akrab disapa pilus ini menganggap, protes dari aliansi buruh di Kota Semarang terkait kedua hal tersebut adalah hal yang wajar. Hal itu tidak dirasakan buruh Kota Semarang saja, melainkan juga di beberapa daerah lain Indonesia.

Tinggalkan komentar

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)